Balai Besar dan Balai

BPSDM Kemendesa PDTT mengelola dua balai besar dan tujuh balai. Dua balai besar ada di Jakarta dan Yogyakarta. Sedangkan balai ada di Jayapura, Makassar, Ambon, Denpasar, Pekanbaru, Banjarmasin, dan Bengkulu. Sebutannya adalah Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, disingkat BBPPMDDTT untuk balai besar, dan BPPMDDTT untuk yang lainnya.

Tugas utama balai adalah melaksanakan penyuluhan, pelatihan, dan pemdampingan masyarakat. Beberapa jenis pelatihan yang dilakukan antara lain pengelolaan bumdes, pengembangan desa wisata, perikanan, ekonomi kreatif, dan sebagainya.

Setiap balai yang dipimpin oleh seorang kepala balai besar/balai memiliki wilayah kerja. Misalnya, Balai Besar Jakarta, wilayah kerjanya adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Kalimantan Barat. Balai Banjarmasin, wilayah kerjanya adalah semua Kalimantan, kecuali Kalbar. Balai Besar Yogyakarta, wilayah kerjanya adalah DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan seterusnya, yang intinya, semua provinsi di Indonesia menjadi wilayah kerja balai besar/balai.

Setiap balai memiliki demplot, sebagai laboratorium penelitian sekaligus sebagai sumber belajar bagi para peserta pelatihan. Balai Yogya, misalnya, memiliki kebun edamame, jagung, cabe, terong, kangkung, sawi, dan lain-lain. Ada juga sapi, kambing, ayam, kelinci, burung puyuh. Berbagai jenis ikan juga ditemukan di kolam-kolam. Ada juga budidaya jamur, pembuatan kompos, juga pupuk cair. Semuanya ini dikembangkan sendiri oleh para penggerak swadaya masyarakat (PSM), sebuah jabatan fungsional pengampu utama tugas dan fungsi balai, yang homebase-nya ada di balai-balai.

Balai juga memiliki kerja sama dengan berbagai stakeholder, antara lain perguruan tinggi, pemprov, pemda, perbankan, filantropi, dan sebagainya. Bersama para stakeholder tersebut, balai melakukan oendampingan dan pemberdayaan  masyarakat desa. Khusus dengan kampus, balai berkolaborasi dalam kegiatan magang mahasiswa, KKN Tematik, praktisi mengajar, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Tanggal 15-17 November ini, diselenggarakan rapat koordinasi untuk penguatan kelembagaan balai. Kegiatan dilaksanakan di Balai  Besar Yogyakarta. Semua kepala balai, kabag/kasubag, serta perwakilan PSM, hadir.

Tujuan rakor selain sebagai sesi sharing pengalaman dan inspirasi, juga untuk memperkuat kelembagaan balai sebagai ujung tombak Kemendesa PDTT dalam pemberdayaan masyarakat. Beberapa narasumber dari Unesa dihadirkan untuk memantik diskusi tentang SDGs Desa, evaluasi kelembagaan dengan pendekatan akademik dan kebijakan, juga konsep BLU. Selain itu juga penguatan RB Tematik yang dipandu oleh Inspektur II Itjen Kemendesa PDTT.

Selain ada sesi panel yang menghadirkan para narasumber, sesi diskusi kelompok juga dilakukan, untuk mempertajam hasil.diskusi, serta merumuskan tindak lanjut. Rumusan tersebut kemudian dijabarkan untuk menjadi bagian dari program di tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya. Harapannya, kegiatan ini menghasilkan roadmap pengembangan balai besar/balai, agar meningkat jumlahnya serta mutunya. Ke depan, diharapkan balai ada di lebih banyak provinsi untuk bisa memberikan kontribusi secara lebih signifikan pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakatt desa.